seminar nasional dpr unissula

SEMINAR NASIONAL DPR FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Semarang, 5 Desember 2019, Lembaga Semi Otonom DPR (Debat Peradilan Semu dan Riset) Fakultas Hukum UNISSULA menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertemakan “Menakar Isi Kandungan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Demi Kebutuhan Berbangsa dan Bernegara”.

Acara seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian pembuka dari acara DPR yaitu Sultan Agung Law Fair. Dimana dalam seminar ini dihadiri oleh Prof.Barda Nawawi Arief, S.H, ( guru besar Fakultas Hukum UNDIP), Dr. Hj. Sri Sutatiek,SH.,M.Hum ( Ketua Pengadilan Semarang ), Prof. Dr. Yasona Hamonangan Laoly, SH. M.Sc. Ph.D (Menteri Hukum Dan HAM) yang diwakili oleh Y. Ambeg Paramarta (Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementrian Hukum dan HAM).

seminar nasional dpr unissula

Kegiatan ini tidak hanya  dihadiri oleh mahasiswa Hukum UNISSULA tetapi mahasiswa UNDIP, UNNES juga turut ikut serta pada seminar. “Adapun persiapan ini dimulai pada bulan September sampai Desember. Seminar merupakan  serangkaian dari kegiatan kompetisi internal DPR dan kompetisi perdana dari DPR. Peserta dari kompetisi itu mahasiswa angkatan 2019 dan kompetisi antar kelas. kompetisi ini tujuannya mencari kader untuk di ikutkan  ke kompetisi eksternal, atau pemikirannya sudah mampu. Mulai dari mahasiswa baru kita mencetak kader”. Ujar Feriyan Erlangga selaku Ketua Panitia Seminar Nasional .

Sebagian besar mahasiswa fakultas hukum saai ini tidak memahami isi kandungan dari Rancangan Kitab Undang-Undang yang masih menjadi kontroversi serta menimbulkan multi tafsir. Maka diharapkan mahasiswa mempelajari dan mengkaji secara menyeluruh mengenai isi ataupun substansi kandungan yang ada di RKUHP.

“Filosofinya Ilmu Hukum Pidana bertolak dari KUHP nya, karena dulu KUHP nya WvS Belanda maka menggunakan ilmu KUHP Belanda. Berarti dengan RKUHP yang baru dibuat diharapkan bisa membangun Ilmu Hukum Pidana KUHP baru Hukum Nasional, jadi Ilmu Hukum Pidananya beda dengan Ilmu Hukum Pidana Belanda. Oleh karena itu, Hukum Pidana Belanda mengandung sekulerisme memisahkan negara dan agama sementara RKUHP ini berasaskan Pancasila filosofi keTuhanan dia tidak sekuler serta tidak memisahkan agama dan negara. Apabila ilmu Hukum Pidana yang dulu sekuler sementara ilmu Hukum Pidana setelah RKUHP menjadi ilmu Hukum Pidana yang tidak sekuler apalagi pegawang-pegawang Hukum Pidana kita tidak mengatakan begitu. Seperti Prof. Mulyanto mengatakan didalam negara hukum berasaskan Pancasila keTuhanan, maka setiap ilmu pengetahuan tidak dibarengin dengan ilmu keTuhanan berarti dengan sila pertama keTuhanan setiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu keTuhanan tidak lengkap berarti yang lengkap ilmu  pengetahuan berkeTuhanan. ilmu hukum pidana yang berkeTuhanan itu yang membedakan model Belanda. Jadi yang diharapkan bukan RKUHP nya saja tetapi dalam istilah hukum yaitu subsistem hokum. Sedangkan dalam RKUHP itu ada 3 subtansi hokum” Ujar Prof. Barda Nawawi Arief, S.H selaku guru besar Fakultas Hukum UNDIP.

Ikuti Kami di Media Sosial: