Perusakan Hutan Papua oleh Perusahaan Korea Selatan : Salah Siapa?

Belakangan ini, jagat dunia maya Indonesia digemparkan dengan sebuah berita yang melaporkan adanya kerusakan hutan secara masif akibat pembakaran hutan dengan tujuan pembukaan lahan sawit. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace International bersama dengan Forensic Architecture berhasil mengungkap sebuah fakta mencengangkan, bahwa 57.000 hektare hutan di Papua atau hampir seluas Kota Seoul di Korea Selatan telah “dibakar dengan sengaja” untuk perluasan lahan kelapa sawit, yang pada akhirnya diindikasikan bahwa pelakunya ialah PT. Korindo yang merupakan anak perusahaan asal Korea Selatan. Belakangan juga diketahui bahwa PT. Korindo merupakan perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua yang telah menghancurkan hutan di Papua sejak 2011 silam.

Patut kita ketahui bahwa Papua merupakan salah satu paru-paru dunia, dimana hutan Papua menjadi salah satu hutan hujan yang masih tersisa di dunia. Selain itu, di hutan Papua pula masih tinggal banyak keanekaragaman hayati di dalamnya, bahkan sebuah survei menemukan bahwa 60% keragaman hayati yang terdapat di Indonesia, semuanya ada di tanah Papua ini. Atas fakta ini pula, apapun alasannya hutan Papua harus dilindungi kelestariannya baik oleh negara maupun oleh masyarakat, agar kelangsungan hidup flora dan fauna serta keseimbangan lingkungan bumi dapat dijaga.

Pembakaran hutan di Papua yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menjadi bukti kegagalan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan (controling), dan ini adalah sebuah fakta. Kasus pembakaran hutan bukan hanya sekali ini terjadi, namun sudah terjadi ratusan kali dan sampai saat ini pun kasus pembakaran hutan belum dapat teratasi dengan baik. Pembakaran lahan gambut di Riau, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan yang terkini diberitakan pembakaran hutan di Papua seakan sudah menjadi suatu rutinitas tahunan yang pasti terjadi. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai departemen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan hutan seakan tidak mampu berbuat banyak dan cenderung melakukan pembiaran.

Sangat miris melihat hutan adat di Papua yang seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup ekosistem sekaligus sebagai sumber pangan masyarakat adat harus menjadi lahan konglomerasi perusahaan sawit. Pemerintah seakan abai akan kelangsungan hutan Papua dengan berlindung di balik godaan investasi. Banyaknya investor yang mulai melirik tanah Papua untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan perusahaan membuat pemerintah gelap mata akan kucuran dana investasi, namun secara langsung juga turut melupakan keberadaan hutan adat yang menjadi bagian hutan hujan Papua. Dari tahun ke tahun luas hutan di Papua semakin menyempit, apabila terus dibiarkan bukan tidak mungkin di masa mendatang Papua yang hijau akan hilang dan tergantikan dengan luasnya lahan sawit hasil konglomerasi perusahaan kelapa sawit atas izin pemerintah.

Hadirnya Omnibus Law juga ikut andil bagian dalam meningkatkan keresahan masyarakat. Omnibus Law yang sangat pro dan mendukung investasi ditakutkan akan menjadi senjata makan tuan yang justru akan semakin memperparah kerusakan hutan akibat kegiatan investasi perusahaan di Indonesia. Sudah seharusnya iklim investasi harus diimbangi dengan usaha-usaha menjaga kelangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, bukan malah dengan hadirnya investasi justru semakin memperburuk kerusakan hutan di Indonesia.

PT. Korindo yang merupakan anak perusahaan asal Korea Selatan dikatakan warga telah membeli hutan adat 10 marga di Merauke dengan harga Rp. 100.000,00 per hektare, harga tersebut tentu sangat tidak pantas dan jauh dari kata seimbang dengan efek yang akan ditimbulkan setelah perluasan lahan sawit. Dengan harga Rp. 100.000,00 masyarakat adat setempat harus rela hutan adatnya rusak, sumber mata pencarian mereka hilang, dan hidup mereka semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Sebuah ironi, masyarakat yang hidup di area perkebunan sawit besar dan menjadi sumber pendapatan negara namun masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat agar menjamin kehidupan masyarakat yang hidup di wilayah yang menjadi sumber pendapatan negara. Namun sayangnya hal tersebut hanya mimpi belaka. Papua dengan luasnya perkebunan kelapa sawit, besarnya tambang emas dan konsentrat milik PT. Freeport, keindahan bentang alam yang mampu menjadi daya tarik pariwisata, dan banyak kelebihan lain yang terkandung di dalamnya, tetapi masyarakat Papua masih harus menanggung derita, duka, dan lara di atas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mereka yang seharusnya mempunyai hak atas kekayaan alam Papua justru harus rela diperbudak dengan dalih investasi, konglomerasi, dan eksploitasi kekayaan alam.

“Hutan habis, namun Tuan adat masih saja miskin,” seperti itulah realita kesenjangan sosial masyarakat adat di Merauke yang rela menjual hutan adat mereka kepada PT. Korindo. Bukan hanya kesenjangan sosial saja yang dihasilkan dari perusakan hutan adat oleh PT. Korindo ini, namun juga telah menimbulkan marga yang memiliki hutan adat tersebut terpecah belah bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.  Pertanyaannya ialah “dimana kehadiran pemerintah?”. Pemerintah pusat baik secara langsung atau diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau melalui pemerintah daerah setempat seharusnya mampu memposisikan diri sebagai mediator antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat agar tidak menimbulkan tragedi perpecahan seperti ini. Mudahnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan izin lokasi juga menjadi catatan penting mengapa pembakaran hutan, pembalakan liar, dan perusakan hutan dalam bentuk lainnya terus terjadi. Perusahaan yang menjadi pelaku perusakan hutan sudah dapat dipastikan selalu berlindung di balik surat izin lokasi kegiatan perusahaan yang diterbitkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengevaluasi kinerja lembaga terkait dalam proses perizinan lokasi kegiatan usaha khususnya yang secara langsung bersentuhan dengan hutan lindung ataupun hutan adat. Setidaknya pemerintah harus membuat sebuah regulasi mulai dari syarat- syarat Amdal, izin dari masyarakat, dan peninjaun terhadap kegiatan perusahaan secara berkala agar penyimpangan kegiatan perusahaan, eksploitasi, maupun perusakan alam tidak lagi terjadi.

PT. Korindo berdalih bahwa kebakaran hutan diakibatkan karena musim kemarau dan kegiatan warga untuk berburu tikus huta Namun menurut saya tidak mungkin kebakaran hutan akibat kemarau bisa teratur dan sistematis, karena seharusnya apabila kebakaran hutan diakibatkan kemarau, maka luas lahan yang terbakar tidak akan seluas itu dan tidak mungkin bisa serapi dan teratur seperti yang ditemukan Greenpeace International dan Forensic Architecture. Mengingat pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar merupakan suatu tindakan yang salah dan dilarang oleh hukum, baik oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup ataupun oleh Undang-Undang Perkebunan, maka kasus yang terjadi di tanah Papua ini sudah seharusnya diinvestigasi lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum dan secara cepat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penegak hukum dan pemerintah dapat menentukan tindakan yang tepat atas kasus ini.

Kerusakan hutan hujan akibat pembukaan lahan secara masif oleh PT. Korindo di Merauke dan kerusakan hutan yang dilakukan pihak lain di tanah Papua cukup menjadi bukti bahwa negara belum hadir membela hak rakyat Papua. Masih tingginya kasus represifitas aparat dan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersumber dari perebutan lahan maupun kesenjangan sosial menjadi contoh betapa bobroknya pemerintah dalam menangani permasalahan di Papua. Pemerintah daerah tentu tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perubahan di daerahnya apabila permasalahan inti justru datang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, hal urgensi yang harus kembali dievaluasi adalah kinerja pemerintah pusat dan kementerian serta lembaga pemangku kepentingan dalam membangun kembali Papua, serta perlu penataan kembali komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Papua, agar permasalahan lama tidak lagi terjadi dan impian masyarakat Papua untuk makmur dan sejahtera dapat diwujudkan.

PT. Korindo selaku pemilik lahan perkebunan sawit yang pada awal perjanjian sudah menjanjikan jaminan pendidikan anak-anak sampai jenjang menengah dan menjanjikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, nyatanya tidak dapat memenuhi janji tersebut, hingga pada akhirnya banyak masyarakat adat yang rela merantau ke luar kota untuk bekerja dan banyak anak di usia sekolah yang rela bekerja di perkebuna Seharusnya apabila perusahaan sudah mengingkari janjinya, pemerintah harus menegur atau mengambil langkah preventif dengan memberikan mereka kehidupan yang layak serta menyekolahkan anak-anak masyarakat adat sebagai konsekuensi negara terhadap kehidupan rakyatnya.

Program pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, maupun pembangunan fasilitas pendidikan di daerah sepertinya belum sampai secara merata ke tanah Papua, sehingga hak rakyat adat di Merauke ini belum dapat mereka rasakan. Tentu apabila pemerintah mampu membentengi hutan dan tanah adat serta melakukan tindakan yang cepat, kejadian seperti pembakaran hutan lindung tidak akan terjadi.

Hutan Papua yang merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna khas Indonesia Timur dan merupakan hutan hujan terluas di Asia sudah seharusnya dilindungi bersama baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat demi keberlangsungan kehidupan ekosistem. Apabila hutan digunduli atau bahkan dibakar, dapat kita bayangkan betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan olehnya, sebut saja kematian flora dan fauna, hilangnya hutan hujan yang menjadi paru-paru dunia, berkurangnya jumlah fauna dilindungi seperti burung cenderawasih, bahkan yang terparah bisa menimbulkan bencana alam. Sebenarnya secara khusus, permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup ini sudah diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Namun nyatanya perusakan hutan dan lingkungan hidup di Papua terus terjadi tanpa henti dan  terus  meningkat setiap  tahun,  baik  yang  diketahui publik  maupun  yang dilakukan secara terselubung. Bahkan kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara resmi melarang segala tindakan perusakan hutan belum mampu memberikan jaminan hukum terhadap kelestarian hutan di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Alasan mengapa perusakan hutan terus terjadi di Papua ialah akibat kurang tegasnya aparat penegak hukum, ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu kerusakan hutan Papua, kurangnya edukasi terhadap masyarakat, minimnya sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang memanfaatkan hutan Papua, serta ketidaksiapan sistem negara dalam menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan perusakan hutan.

Perusakan hutan adat masyarakat di Merauke ini menjadi contoh dampak dari kurang kuatnya jaminan hukum yang pemerintah berikan kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan DPR memulai pembahasan lanjutan dari Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang pembahasannya sempat terhenti. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Masyarakat Adat kembali dimasukkan dalam Prolegnas untuk kemudian dirundingkan dalam DPR, sehingga harapannya dengan disahkannya Undang- Undang yang mengatur tentang masyarakat adat ini, jaminan hukum bagi keberadaan masyarakat adat, hak milik atas hutan adat, dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat di Indonesia khususnya di Papua dapat terjaga dan berjalan dengan baik.

Perusakan hutan di Papua yang dilakukan oleh anak perusahaan asal Korea Selatan sebagai bentuk konglomerasi sawit dengan cara pembakaran hutan secara masif ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Kebijakan dan regulasi pemerintah melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan penguatan aparat penegak hukum menjadi hal yang sepatutnya diprioritaskan sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi perusakan hutan di Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Keberadaan hutan hujan sebagai objek vital paru-paru dunia sekaligus sebagai senjata dalam menghadapi bencana pemanasan global tentu harus dilindungi dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah sebagai pembuat regulasi. Harapannya, kasus perusakan hutan hujan sekaligus merupakan hutan adat 10 marga di Merauke ini menjadi kasus perusakan hutan terakhir yang terjadi, karena dibalik gemerlap dana investasi yang mengalir ke kas negara ada sekelompok masyarakat adat yang rela menahan pilu dan hidup di bawah kesengsaraan.

 

Penulis: Ibnu Khafidz Arrozaq

Ikuti Kami di Media Sosial: