Permohonan Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Empat Mahasiswa Dibebaskan

SEMARANG, lpmsuprema.com – Upaya hukum permohonan penangguhan penahanan akhirnya dikabulkan. Empat Mahasiswa yang ditahan di Mapolrestabes Semarang bisa menghirup udara bebas pada Selasa, (20/10/2020) dini hari tadi.

Sejak dijadikan tersangka tindak pidana pengrusakan usai unjuk rasa penolakan UU Cipta kerja pada Rabu, 7 Oktober 2020, empat aktivis mahasiswa yang ditahan di rutan kota Semarang akhirnya bisa di alihkan menjadi tahanan kota. Ke empat mahasiswa tersebut adalah MA(18) dari Fakultas Ekonomi Udinus, IA (18) Jurusan Peternakan Undip, IR dan NA (18) keduanya mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Atas kejadian penangkapan ini, sempat menjadi perhatian publik. Tuntutan agar dibebaskannya mahasiswa yang ditahan datang dari berbagai elemen, baik dari mahasiswa itu sendiri maupun Lembaga Bantuan Hukum khususnya yang ada di  Kota Semarang.

Unissula sendiri mengupayakan pembebasan mahasiswa yang ditahan dengan sigap membentuk BKBHM (Biro Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat) dan sekitar 50 advokat tergabung didalamnya. BKBHM ini dibentuk dengan tujuan fokus kepada pembebasan dua mahasiswa Unissula.

“Dengan mengucapkan Alhamdulilahirobila’lamin akhirnya dua mahasiswa Unissula yang berinisial IR (18) dan NA (18) telah di kabulkan penangguhan penahanan,” Ungkap Achmad Arifullah selaku salah satu koordinator tim advokat BKBHM.

Achmad Arifullah mengungkapkan bahwa sebelum nya pada tanggal 16 Oktober 2020, sejumlah 50 Advokat di bawah koordinasi BKBHM Unissula telah mengajukan permohonan Penangguhan Penahanan kepada dua Mahasiswa Unissula yang di tahan. Dan pada hari Selasa dini hari tadi akhirnya surat permohonan tersebut di kabulkan oleh Polrestabes Semarang.

Arifullah juga menjelaskan bahwa dalam penangguhan penahanan tersebut yang bertindak sebagai penjamin adalah Rektor Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, Wakil Rektor Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D, dirinya sendiri yaitu Dr. Achamd Arifullah S.H.,M.H selaku Koordinator BKBHM dan orang tua masing-masing tersangka.

Menurut Muhammad Dias Saktiawan, salah satu advokat yang tergabung di dalam BKBHM, terkait waktu pembebasan berdasarkan jenis surat pengalihan penahanan di lepaskan pada pukul 00.00 WIB namun pada kenyataannya baru sekitar pukul 01.15 WIB dua mahasiswa Unissula tersebut baru bisa di serahkan kepada kuasa hukum dan pihak keluarga.

“ Baru sekitar pukul satu lebih lima belas menit kedua mahasiswa diserahkan kepada kedua orang tua dan tim advokatnya. Dimana sebelum proses penyerahan kedua orang tua di panggil dan diberi arahan terkait statusnya yang masih menjadi tersangka dan kewajibannya seperti harus melapor setiap hari senin dan kamis ke kepolisian” jelas Dias ketika dihubungi via Whats App oleh tim Suprema Selasa, (20/10/2020).

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Dias mengatakan status kedua mahasiswa tersebut masih berstatus sebagai tersangka dan belum memiliki putusan yang menyatakan bahwa mereka terbukti melakukan suatu tindak pidana apalagi perbuatan pidana seperti yang tercantum di dalam Pasal 170 KUHP.

Sementara itu, Winanto salah satu koordinator lain dari BKBHM menegaskan bahwa tidak perlu adanya penahanan karena yang disangkakan berstatus mahasiswa yang menyatakan pendapat dimuka umum bukanlah penjahat.
“Menurut saya tersangka ini bukan kriminal, dan harus diketahuai bahwa melakukan pendapat di muka umum itu hak dan dijamin oleh konstitusi dan UU, sehingga menjadi bagian tanggung jawab dari Unissula untuk memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa tersebut dan akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya” tegas Winanto.

Dalam kasus ini semua advokat yang tergabung dalam BKBHM berkomitmen akan mengawal dan melakukan pendampingan proses hukum IR dan NA hingga benar-benar mendapatkan keadilan.

Atas sikap Unissula membantu dan menjamin mahasiswanya ini, membuktikan bahwa memang sudah seharusnya dalam dunia pendidikan itu, tidak takluk dengan adanya kekuatan politik atau condong kepada salah satu pihak. Bahkan dengan rektor menjamin dan bertanggung jawab atas kebebasan mahasiswanya demi keadilan adalah sebuah tindakan yang sangat perlu diapresiasi.

Hal ini tak lain karena adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud No. 1035/E/KM/2020 mengenai himbauan pembelajaran daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja, yang salah satu point nya adalah larangan kepada mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Namun, pihak dari Unissula tetap berupaya melakukan pembebasan bagi mahasiswanya.

Selaras dengan yang di ungkapkan oleh Rektor Unissula Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D bahwa mahasiswa adalah “Aset Berharga Bangsa”. Jadi, sudah seharusnya demi keberlangsungan kemajuan bangsa di masa depan seorang mahasiswa harus dijaga baik independensi maupun hati nuraninya.

 

penulis: Tuti W

reporter: Septiana D

Ikuti Kami di Media Sosial: