Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Tolak Sekolah Jurnalistik

SEMARANG, lpmsuprema.com- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung menolak mengikuti Sekolah Jurnalistik karena dinilai terlalu mahal. Sebelumnya, mahasiswa digegerkan dengan adanya pamflet berisikan pengumuman kegiatan Sekolah Jurnalistik yang pada akhirnya berujung konsolidasi penolakan, pada Rabu (30/06/2021) oleh mahasiswa angkatan 2018 yang dikoordinatori oleh BEM Fakultas Hukum Unissula.

Konsolidasi penolakan ini merupakan bentuk respon dari mahasiswa mengenai adanya pamflet yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas pada Selasa, 29 Juni 2021 lalu. Pamflet tersebut berisikan pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Sekolah Jurnalistik angkatan ke-12 yang memuat beberapa ketentuan yang mana dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Ketentuan tersebut yakni, besaran biaya yang harus dibayarkan senilai Rp. 500.000,-  dengan waktu pelaksanaan pendidikan yang sangat singkat yaitu hanya berlangsung pada tanggal 28-29 Agustus 2021 mendatang secara online tanpa disertai rincian biaya dan fasilitas yang akan didapatkan.

Kondisi pandemi Covid-19  yang hingga kini belum juga usai bahkan kasusnya semakin melonjak membuat situasi semakin sulit. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  yang memperbarui datanya setiap hari dengan cut off setiap pukul 12.00 WIB, per tanggal 1 Juli 2021 tercatat ada 24.836 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Dengan tambahan angka itu, total kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 2.203.108 kasus. Bahkan hari ini Sabtu, 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 mendatang, pemerintah secara resmi melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini jelas, lagi-lagi keadaan memaksa setiap orang untuk bertahan di tengah kebijakan yang silih berganti dan berimbas pada tidak stabilnya ekonomi.

Dampak pandemi yang masih sangat terasa di kalangan mahasiswa selain polemik perkuliahan daring yang tak kunjung selesai yaitu belum pulihnya perekonomian mereka. Bahkan hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai potongan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari pihak Universitas meskipun SK pemberian keringanan pembayaran UKT kepada mahasiswa di lingkungan Unissula sudah terbit sejak 17 Februari 2021 silam yang sangat diharapkan oleh mahasiswa. Kali ini mahasiswa fakultas hukum harus dipusingkan dengan adanya kewajiban mengikuti ketentuan fakultas untuk mengikuti Sekolah Jurnalistik yang menjadi syarat kelulusan. Tentu hal ini semakin jelas menggambarkan ketidakhadiran Universitas sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah mahasiswa untuk belajar akan tetapi kewajiban untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, namun justru dengan kebijakannya mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa hambatan. Bahkan dalam hal ini tidak ada sosialisasi yang jelas sebelumnya.

Tidak adanya transparansi rincian biaya yang jelas dalam pelaksanaan Sekolah Jurnalistik tersebut ditambah durasi waktu yang relatif singkat, membuat mahasiswa mempertanyakan urgensi dan output dari Sekolah Jurnalistik yang sudah berlangsung selama 11 periode tersebut. Jika fakultas menilai Sekolah Jurnalistik itu penting untuk didapatkan oleh mahasiswa karena berlatar belakang pendidikan hukum, maka yang menjadi pertanyaan utama adalah kenapa Sekolah Jurnalistik itu tidak diberikan kepada mahasiswa di semester awal sebagai bekal mahasiswa baru menjalani perkuliahan?. Tidak bisa kita pungkiri jurnalistik memang hidup berdampingan dengan mahasiswa, misalnya berbicara mengenai tulisan artikel, berita, foto di media sosial, layout hingga pamflet Sekolah Jurnalistik yang tersebar itu sebenarnya itu semua merupakan bagian dari jurnalistik yang memang sudah menjadi makanan sehari-hari mahasiswa yaitu membaca, mendengarkan dan mempraktikkan. Mengingat hal tersebut, seharusnya fakultas mengakumulasikan saja Sekolah Jurnalistik itu ke dalam SKS wajib mata kuliah sehingga kita tidak perlu lagi membayar biaya tambahan semahal itu karena include ke dalam UKT, bukan malah diberikan bagi mahasiswa di semester akhir dengan embel-embel menjadi salah satu sertifikat wajib yang harus dimiliki mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti ujian penulisan hukum.

Mahasiswa di dalam hasil konsolidasi menginginkan beberapa hal berkaitan dengan Sekolah Jurnalistik tersebut, yaitu adanya transparansi biaya yang harus mereka bayarkan secara jelas, menuntut penurunan biaya menjadi Rp.150.000 serta adanya fasilitas berupa kuota internet.

Kewajiban mengikuti Sekolah Jurnalistik sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa, sehingga mau tidak mau semua mahasiswa harus mengikuti peraturan tersebut. Namun, seharusnya fakultas memikirkan ulang mengenai kebijakan yang dikeluarkannya itu. Melihat kondisi masyarakat yang memang sedang tidak dalam keadaan baik, seharusnya kita semua bisa saling memahami dan saling hadir untuk tidak mempersulit satu dengan yang lainnya.

Ikuti Kami di Media Sosial: