Kampus Mikir Untung Rugi, Mahasiswa Nagih Janji

Jum’at, 9 Juli 2021 pukul 19.00 WIB Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menggelar Konsolidasi Akbar bagi seluruh mahasiswa Unissula melalui platform Zoom Meeting. Hampir 300 mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di Unissula bergabung dalam konsolidasi yang bertemakan “Corona Masih Ada, Mahasiswa Bertanya” tersebut.

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), jas almameter dan sertifikat Pekan Ta’aruf (Pekta) mahasiswa angkatan 2020 menjadi topik utama dalam konsolidasi yang berlangsung sedikit panas itu. Pokok bahasan lainnya adalah tidak adanya potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang pada malam itu menjadi keresahan bersama seluruh mahasiswa.

Konsolidasi dimulai dengan pembahasan mengenai KTM yang hingga saat ini belum diterima oleh mahasiswa baru angkatan 2020. Terkait hal itu, dikonfirmasi langsung bahwa beberapa fakultas sudah melakukan penjaringan data mahasiswa baru melalui sebuah surat edaran. Dalam surat edaran tersebut, mahasiswa diminta untuk mengirimkan sejumlah data identitas serta foto diri. Namun penjaringan data yang berakhir pada 4 Juni 2021 tersebut, hingga saat ini hanya berakhir sebatas pengumpulan data saja, karena faktanya mahasiswa angkatan 2020 sama sekali belum menerima kejelasan mengenai waktu, serta bagaimana pendistribusian KTM tersebut ketika telah jadi.

Usut punya usut mahasiswa angkatan 2020 hanya menerima KTM Sementara berbentuk PDF untuk mengurus keperluan mereka, dan itu pun harus dimintakan kepada bagian kemahasiswaan terlebih dahulu. Bahkan, ditemukan fakta bahwa proyek KTM Unissula sudah berada di tangan vendor, hanya saja masih dalam bentuk kartu kosong tanpa data karena pihak Unissula lah yang akan mengisi data tersebut. Entah apa yang membuat ribuan KTM ini macet dan tak kunjung diberikan kepada mahasiswa.

Hal yang sama juga terjadi pada jas almamater dan sertifikat Pekan Ta’aruf. Perlu diketahui bahwa hingga saat tulisan ini dibuat, mahasiswa angkatan 2020 sama sekali belum mendapatkan jas almamater dan sertifikat Pekta. Padahal pada awal masa kuliah, mahasiswa baru memang diminta oleh Universitas untuk mengisi data terkait dengan ukuran jas almamater, namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai mekanisme pendistribusiannya.

Beberapa mahasiswa angkatan 2020 yang hadir dalam konsol menceritakan bahwa mereka pernah mencoba mendatangi Kantor Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) untuk mengambil jas almamater akan tetapi hanya sebuah usaha yang sia-sia. Menurut pengakuan, mereka melihat adanya puluhan kodi jas almamater di gudang LPKA yang dibiarkan menumpuk dan tidak tertata dengan rapi bahkan mereka melihat tumpukan sertifikat Pekta yang sudah kusam dan mulai rusak akibat terlalu lama disimpan disana. Saat dikonfirmasi kepada salah satu staff LPKA, jas dan sertifikat tersebut akan diberikan ketika perkuliahan sudah kembali berjalan tatap muka kepada mahasiswa.

Dianggap tidak afdal ketika seorang mahasiswa tidak memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan jas almameter yang akan menjadi kebanggaan mereka ketika diundang sebagai alumni SMA terdahulu untuk mempromosikan Universitasnya masing-masing atau bahkan sekedar berfoto bersama teman-temannya dalam sebuah photobooth. Namun lebih dari hal itu, memiliki KTM dan jas almameter ini adalah kewajiban penting sebagai tanda pengenal atau identitas seseorang, serta akan jauh lebih baik diberikan apapun yang terjadi karena mahasiswa telah membayar dan berhak untuk mendapatkannya. Begitu pula dengan Pekan Ta’aruf, kegiatan wajib yang biasanya akan diikuti dengan antusias oleh mahasiswa baru karena output berupa sertifikat dari Pekta akan menjadi persyaratan khusus yang wajib dimiliki, justru dibiarkan begitu saja tanpa adanya kejelasan.

Sebenarnya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika KTM, jas almamater, dan sertifikat Pekta tersebut sudah ready tidak langsung didistribusikan? Jika kampus memikirkan biaya pengiriman yang lagi-lagi menambah pengeluaran kampus di masa pandemi ini, kenapa hal yang paling sederhana seperti mengeluarkan surat edaran yang berisikan penjelasan mengenai keterlambatan dan rencana tindak lanjut kedepan, tak kunjung dilakukan? Hal ini akan lebih baik dari pada membuat mahasiswa menunggu haknya tanpa ada kejelasan.

Berlanjut ke masalah UKT di masa pandemi Covid-19 yang menghantam sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk daerah tempat mahasiswa Unissula berasal. Kondisi ini membuat ekonomi keluarga mahasiswa mengalami penurunan yang luar biasa. Gelombang PHK, penurunan pendapatan, serta turunnya daya beli masyarakat membuat banyak keluarga bingung akan kondisi keuangan termasuk dana pendidikan anaknya.

Mahasiswa angkatan 2020 banyak yang menyayangkan pembebanan UKT bagi mereka yang terasa mencekik. Di tengah kondisi pandemi ditambah mahasiswa yang sama sekali tidak merasakan fasilitas kampus, mereka diharuskan untuk membayar UKT tepat waktu agar dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam kalender pendidikan seperti Ujian Akhir Semester. Banyak mahasiswa yang selama perkuliahan tidak mendapatkan subsidi kuota dari Kemendikbud, oleh sebab itu muncul banyak saran dari mahasiswa agar kampus bersedia mengalokasikan sebagian UKT yang dibayarkan mahasiswa untuk memberi subsidi kuota internet bagi mahasiswanya. Tidak adanya transparansi penggunaan UKT pun menjadi sorotan mahasiswa selama pandemi ini berlangsung. Beberapa mahasiswa yang mencoba mengajukan keringanan UKT melalui sistem Unissula pun dibuat bingung dengan mekanisme yang diminta pihak kampus. Adanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) membuat niat mereka mengajukan keringanan UKT tidak bisa dilakukan. Sebab kondisi yang keluarga mereka alami ini disebabkan karena dampak dari pandemi yang terjadi.

Kebijakan melampirkan SKTM pun sangat tidak rasional, bagaimana bisa mahasiswa secara langsung meminta SKTM ke kelurahan atau ke kantor desa. Dalam konteks ini, dampak pandemi dirasa tidak tebang pilih, semua orang merasakan dampaknya. Misalkan mahasiswa yang tidak bisa membayar karena orang tuanya di PHK, bagaimana mungkin dengan seketika SKTM itu dikeluarkan oleh kelurahan sedangkan mungkin didaerahnya, dirinya tergolong sebagai orang yang berada. Dari hal ini yang perlu ditekankan adalah mereka kehilangan pendapatan seketika itu, bukan harus membuktikan dengan kriteria tertentu agar seseorang bisa mendapatkan SKTM.

Sebenarnya, belum usai kita mengawal penolakan mahasiswa hukum terhadap adanya kegiatan Sekolah Jurnalistik yang dianggap terlalu mahal yang hingga sampai saat ini tak kunjung ada kejelasan. Mahasiswa dianggap layaknya sapi perah, semua kegiatan sepertinya dimintakan biaya untuk pembayaran tanpa adanya tranparansi. Misalnya kegiatan fakultas hingga tahap akhir seorang mahasiswa yaitu legalisir pun dipungut biaya yang tidak tanggung-tanggung. Kemudian ada satu hal lagi yang seharusnya menjadi perhatian yaitu dimana letak kampus memfasilitasi pembelajaran mahasiswa? Melihat pembelajaran daring yang masih sangat miris, mahasiswa masih memakai platform Zoom Meeting gratisan yang tiap 40 menit sekali harus melakukan join ulang, hal itu tentu sangat menganggu keefektifan dalam belajar, SIM Unissula yang sering down ketika pengguna terlalu banyak dan ketidakefektifan-efektifan lainnya yang harus segera di jawab dan ditemukan solusinya.

Akhir dari konsolidasi, sejumlah mahasiswa yang hadir merasa kecewa serta menganggap SEMA PT dan BEM PT sangat terlambat dalam mem-follow up apa yang sebenarnya menjadi tugas mereka yaitu menjadi wadah aspirasi mahasiswa dan jembatan suara mahasiswa sampai ke birokrat. Namun, ada beberapa poin penting hasil konsolidasi tersebut yaitu:

  1. Bersatu dan berkomitmen untuk mengawal permasalahan yang ada di Unissula
  2. Mendesak pihak kampus agar mempercepat distribusi KTM, Jas Almameter dan Sertifikat Pekan Ta’aruf kepada mahasiswa angkatan 2020
  3. Menuntut adanya pemotongan UKT untuk seluruh mahasiswa Unissula karena tidak dirasakannya fasilitas kampus.
  4. Menuntut adanya pendistribusian kuota internet yang merata untuk pembelajaran daring mahasiswa Unissula

Ilham Arrafi selaku pemantik menjanjikan akan ada pergerakan lanjutan dari Aliansi Mahasiswa Unissula berkerjasama dengan BEM PT dan SEMA PT hingga permasalahan ini bisa benar-benar selesai. Semoga mahasiswa bisa diberikan kejelasan dari berbagai masalah yang ada dari pihak Kampus.

Atas banyaknya hak mahasiswa angkatan 2020 yang belum diberikan serta pembebanan UKT yang dinilai memberatkan, besar harapan dari mahasiswa kampus dapat memahami kondisi ekonomi dan mengeluarkan kebijakan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi mahasiswanya. Mahasiswa sepenuhnya memahami pula kondisi kampus, namun mahasiswa juga membutuhkan kepedulian pimpinan kampus. Jas almamater, Kartu Tanda Mahasiswa, Sertifikat Pekta, serta potongan UKT menjadi hal yang sangat mahasiswa harapkan segera direalisasikan atau setidaknya ada pemberitahuan resmi agar mahasiswa tidak bingung dan kecewa dengan apa yang selama ini mereka alami dan pendidikan mahasiswa tetap bisa ditempuh tanpa harus mengambil cuti karena tidak bisa membayar UKT atau bahkan harus putus kuliah akibat situasi ini.

 

Penulis : Tuti Wijaya

Ikuti Kami di Media Sosial: