Upaya Pelemahan KPK : Mulai Dari UU KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Hingga Isu Taliban

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu- individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.”

Rangkaian kalimat indah di atas ialah kalimat yang di lontarkan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pada Senin, 17 Mei 2021. Selaras dengan pernyataannya itu, Presiden menilai bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN alangkah baiknya digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pegawai KPK, bukan dijadikan dalih pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Perlu diketahui bahwa pemecatan 75 pegawai KPK yang di dalamnya termasuk para penyidik senior dan orang-orang berpengaruh dalam upaya pemberantasan korupsi di KPK ini telah diinformasikan melalui Surat Keputusan (SK),  pada 7 Mei 2021 yang pada intinya bertujuan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK tersebut.

Seperti yang hampir semua orang sudah ketahui bahwa 2019 lalu merupakan jalan awal upaya Pelemahan KPK dimulai. Pada saat itu, melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ada banyak pasal yang dikritik dan dinilai sebagai upaya pemerintah dan koloninya menggembosi kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu poin yang saat itu banyak disoroti ialah tentang Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan kebijakan untuk mengangkat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kehadiran Dewan Pengawas di internal KPK dianggap akan mampu membatasi kinerja dan kewenangan KPK dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Adanya kebijakan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dinilai sebagai bentuk pelemahan pegawai KPK, sebab dengan menjadi ASN akan ada banyak aturan yang membatasi aktivitas mereka. Upaya Judicial Review atau Uji Materi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 pun sudah dilakukan, tapi nyatanya upaya tersebut sulit untuk dimenangkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengutarakan bahwa adanya alih status pegawai KPK menjadi ASN harus dilakukan secara benar dan jangan sampai merugikan pegawai sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun faktanya saat ini alih status pegawai KPK ini menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh oknum yang berusaha menggembosi kinerja KPK.

Sebanyak 51 pegawai KPK dinyatakan dipecat dari posisinya dengan alasan mereka sudah mendapat ‘Rapor Merah’ dan dinilai tidak bisa lagi dibina. Sisanya, yang dianggap masih dapat dibina akan mengikuti pembinaan nilai-nilai kebangsaan. Di tengah polemik pemberhentian pegawai KPK melalui TWK ini, muncul berbagai berita dan informasi mengenai sebab dan musabab pemberhentian tugas para pegawai KPK ini. Berita mulai dari adanya daftar pegawai KPK berbahaya yang dibuat oleh pimpinan KPK hingga adanya isu Taliban yang menghinggapi pegawai KPK.

Untuk mengawali analisa ini, penulis akan memulai dari polemik yang terjadi pertama kali dan menjadi awal mula upaya penggerogotan KPK, UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tepat sebulan sebelum anggota DPR lengser dari jabatannya, secara tidak terduga mereka mengesahkan UU KPK. Dalam jangka waktu yang amat pendek UU KPK disahkan pada rapat paripurna, 5 September 2019. Pengesahan Undang- Undang yang berjalan sangat cepat ini tentu menimbulkan kegaduhan dan banyak membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa DPR terlihat sangat antusias dan terburu-buru mengesahkan UU KPK, ada apa?.

Salah satu pasal di dalam UU KPK yang pada awalnya ditakutkan akan menghalangi upaya KPK memberantas korupsi pun akhirnya benar terjadi di tahun 2021 ini. Pasal 1 ayat (6) UU KPK menyatakan bahwa “Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.” Atas dasar pasal inilah nantinya pegawai KPK akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menjadi seorang ASN seseorang harus melalui serangkaian tahap, salah satunya yaitu melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan proses inilah yang harus dilalui oleh pegawai KPK agar mereka dapat diangkat menjadi ASN dan dapat mengabdi memberantas korupsi.

Namun dalam praktiknya, ada banyak hal yang dipertanyakan dan menjadi polemik di tengah masyarakat. KPK yang dalam proses recruitment pegawai memiliki serangkaian proses khusus pada akhirnya harus menuruti kehendak kebijakan dalam UU KPK untuk melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang pada akhirnya mendapatkan hasil di luar dugaan, yaitu 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dan terhadapnya dilakukan pemberhentian kerja. Namun akhirnya diumumkan hanya 51 pegawai yang akan diberhentikan sebab mendapatkan ‘Rapor Merah’. Dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut, terdapat beberapa nama besar yang kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi di KPK tidak perlu dipertanyakan lagi. Di dalam list terdapat nama penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Instansi Sujanarko, Direktur Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat Giri Supradiono dan banyak pegawai terbaik KPK lainnya.

Apabila merujuk hal yang sudah dilakukan dan hasil dari perbuatan di masa lalu, kita dapat menilai bahwa apa yang dilakukam terhadap 75 pegawai KPK merupakan satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh oknum bertangan kotor untuk melemahkan KPK. Upaya pelemahan KPK melalui penerbitan UU KPK dan dilanjutkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diamanatkan di dalam UU KPK terlihat dilakukan dengan sangat sistematis. Penulis melihat bahwa pada dasarnya tes ini digunakan untuk menilai rasa kebangsaan di dalam diri pegawai KPK, Mengapa? Sebagai pegawai KPK yang sudah banyak berkontribusi dalam memberantas korupsi di Indonesia dan menyelamatkan triliunan aset negara, tentu merupakan bagian dari bela negara dan sudah tentu rasa kebangsaan mereka tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Kegigihan dan semangat mereka dalam memberangus korupsi merupakan upaya dalam membela tanah air dari kehancuran akibat korupsi. Bukan hanya itu, kita juga bisa melihat bagaimana Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan sangat tidak rasional apabila ditengok dari berbagai pertanyaan yang ada di dalamnya. Dimulai dari pertanyaan “Apakah anda bersedia dipoligami?“, “Lebih memilih Al-Qur’an atau Pancasila?“, bahkan sampai bertanya “Aliran Islam anda apa?”, “Selama anda pacaran, udah ngapain aja?”, beberapa pertanyaan yang dinilai janggal oleh banyak pihak. Tes Wawasan Kebangsaan yang seharusnya digunakan sebagai assesment untuk menilai sejauh mana seseorang mengetahui negaranya dan sejauh mana rasa kebangsaan serta nasionalisme ada di dalam diri seseorang, justru diplintir menjadi soal yang menurut penulis aneh dan tidak masuk akal ditanyakan dalam Tes Wawasan Kebangsaan ini.

Beberapa pihak di pemerintahan dan parlemen meminta agar urusan pemberhentian 51 pegawai KPK ini agar diselesaikan secara baik dan tidak perlu di persulit, sebab hanya 51 pegawai. Pernyataan ini menurut penulis adalah kesalahan besar, mengapa? karena dari 2000 lebih pegawai KPK saat ini, beberapa penyidik senior dan tokoh penting KPK yang selama ini menjadi penggerak pemberantasan dan pengungkapan kasus korupsi di Indonesia ada di dalam daftar 75 nama yang dinyatakan tidak lolos TWK. Sedangkan kita tahu bahwa untuk menempati posisi tersebut bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan banyak waktu untuk pelatihan dan tentu juga membutuhkan pengalaman, apakah dengan waktu sesempit ini KPK mampu mengcover posisi yang ditinggalkan eks-pegawai KPK ini?. Nama besar yang berhasil mengungkap kasus E-KTP, Korupsi benih lobster, Korupsi dana Bansos, bahkan penyidik yang menangani kasus Harun Masiku yang sampai saat ini masih diinvestigasi dan misterius pun masuk ke dalam jajaran pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan KPK.

Penulis menilai bahwa apabila cara kotor seperti ini terus dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bukan tidak mungkin KPK yang saat ini akan semakin lemah dan tentu saja manusia yang bertangan kotor akan lebih mudah untuk menguras aset negara dengan leluasa. Pihak terkait yang terlibat dalam proses seleksi ASN di KPK yang mana menimbulkan 75 pegawai KPK gagal tes juga dinilai merusak citra dan martabat presiden. Joko Widodo yang secara tegas sudah memberikan pesan bahwa 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan harus diselamatkan dengan diberi bimbingan, bukan dinonaktifkan. Namun yang terjadi sebaliknya, 51 pegawai KPK tetap akan dipecat. Hal tersebut tentu sudah cukup mengindikasikan bahwa mereka tidak mendengarkan instruksi presiden dan secara sengaja melawan dan akhirnya merusak citra presiden.

Berlanjut ke isu selanjutnya, ialah dugaan adanya Taliban di dalam KPK. Mungkin akan banyak yang bertanya “Apa maksudnya Taliban?”. Apabila kita runut ke belakang, Taliban di sini diartikan sebagai kelompok yang menentang negara dan pemerintah serta memiliki ambisi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas Syariat Islam. Isu Taliban menjadi salah satu isu yang kencang dihembuskan, sebab saat ini Indonesia memang sedang berada di posisi di mana ada sekelompok pihak yang berambisi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam dan itu yang coba diberantas negara. Melalui isu Taliban ini pula banyak pihak yang menilai bahwa isu Taliban ini diatur agar banyak masyarakat yang percaya dan akhirnya mendukung upaya pemecatan beberapa pegawai KPK.

Isu Taliban sepertinya masih menjadi salah satu senjata andalan dalam upaya menyudutkan KPK yang terjadi saat ini. Isu Taliban sebenarnya sudah mulai dihembuskan oleh para buzzer bersamaan dengan isu Polisi India di tahun 2019. Isu yang pada akhirnya terbantahkan ini nyatanya masih digunakan, bahkan hingga di tahun 2021 ini. Penulis menilai bahwa isu Taliban ini hanya framing yang sengaja diciptakan oleh oknum yang membenci beberapa orang di dalam KPK dengan tujuan untuk menyudutkan mereka dan akhirnya menjadi salah satu alibi untuk mengusir mereka dari Gedung Merah Putih. Isu Taliban KPK ini kencang dihembuskan para buzzer dengan sistematika yang sama melalui media sosial, bahkan sampai trending topic di Twitter. Sudah pasti yang diserang ialah pegawai KPK yang memang terkenal agamis dan dekat dengan kehidupan agama. Novel Baswedan jadi salah satu yang diserang dan dicap Taliban. Berjenggot, senang memakai baju muslim, keningnya hitam, dan pernah berfoto dengan dua perempuan yang memakai niqab dipakai oleh buzzer untuk menyerang beliau dengan melabelinya sebagai Taliban di dalam internal KPK.

Penulis melihat ada kesengajaan dari oknum yang menghembuskan isu Taliban di dalam tubuh KPK dengan tujuan menyingkirkan tokoh penting pemberantasan korupsi ini. Tentu kita semua paham bahwa isu radikalisme saat ini masih menjadi salah satu headline pemberitaan nasional dan mengundang perhatian masyarakat, tak jarang masyarakat sampai membenci dan sangat marah dengan isu radikalisme. Dari potret ini bisa dilihat bahwa ada celah yang bisa dipakai untuk menjatuhkan pegawai KPK dengan label Taliban. Dengan menggunakan Taliban sebagai framing, mereka dengan leluasa mencap beberapa pegawai KPK sebagai pro negara Islam, kadrun, maupun radikal dan pantas untuk disingkirkan. Namun, adanya beberapa pegawai KPK yang beragama non-Islam dan masuk ke dalam daftar pegawai yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan menjadi indikasi bahwa isu Taliban di dalam KPK tidaklah benar adanya.

Masyarakat Indonesia saat ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu : masyarakat yang menolak upaya Pelemahan KPK, masyarakat yang mendukung Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK serta mendukung pemecatan 75 pegawai KPK, dan masyarakat yang memilih untuk diam karena ketidaktahuan. Buzzer yang menggulirkan isu Taliban melihat ada potensi untuk mereka dapat menggiring opini masyarakat, khususnya yang memilih diam dan tidak tahu kepada isu Taliban dan radikalisme yang terkenal sangat sensitif. Dengan menjejalkan isu tersebut sudah dapat dipastikan akan ada banyak orang yang tergiring untuk menyudutkan KPK dan pada akhirnya mendukung gerakan memecat beberapa pegawai KPK ini.

Melihat yang saat ini terjadi di dalam tubuh KPK dan di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, tentu penulis dan hampir seluruh rakyat Indonesia merasa miris melihatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia sudah seharusnya mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun yang terjadi saat ini justru KPK sedang berada di dalam kondisi yang sulit dan terus diterpa upaya pelemahan dengan berbagai cara. Ke-75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan merupakan pegawai terbaik KPK yang selama mereka mengabdi sudah banyak membantu negara menyelamatkan asetnya dari tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab menguras hak rakyat Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan “halah cuma 75 pegawai kok dibikin pusing, kan masih ada 2000-an pegawai lainnya”, 75 pegawai tersebut tentu adalah pegawai terbaik dan di dalamnya terdapat para tokoh penting di dalam pembarantasan korupsi. Butuh waktu untuk memiliki kemampuan seperti mereka, dan butuh orang lain yang memiliki pengalaman dan cara kerja yang sama dengan yang ditinggalkan, dan untuk mendapatkannya tentu butuh waktu yang tidak singkat.

Harapan penulis dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia, KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi harus kuat menghadapi terjangan badai upaya pelemahan KPK ini. Penulis juga mengharapkan pemimpin negara yaitu Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis dan mau mengintervensi agar upaya pelemahan KPK yang terjadi melalui berbagai hal segera dihentikan. Dengan cara tersebut tentu harapannya KPK dapat kembali bekerja memberantas akar korupsi di Indonesia, menyelamatkan aset negara, dan masyarakat dengan menggunakan dana negara mampu membangun negeri menjadi semakin Makmur dan sejahtera.

 

Penulis : Ibnu Khafidz Arrozaq

Ikuti Kami di Media Sosial: