4 Mahasiswa Pejuang Demokrasi Divonis Bersalah

Empat mahasiswa demonstran penolak Omnibus Law Cipta Kerja divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (8/6/2021) sekitar pukul 12.00 WIB.

Setelah menjalani proses persidangan cukup lama, akhirnya 4 mahasiswa IG, MA, IRF dan NA di vonis bersalah. Majelis Hakim di dalam amar putusannya, menyebut mereka melanggar pasal 216 KUHP yang pada intinya, keempat mahasiswa tersebut dinilai telah mengabaikan perintah atau permintaan pihak kepolisian pada saat demo penolakan Omnibus Law berlangsung pada bulan oktober tahun lalu.

Dalam amar putusan Majelis Hakim menuntut empat terdakwa mahasiswa yang melakukan perusakan fasilitas umum terbukti bersalah melanggar pasal 216 KUHP dan divonis 3 bulan pidana penjara, namun tidak perlu di penjara, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan masa percobaan dengan dikurangi masa tahanan. Hal ini dikarenakan keempat mahasiswa tidak menaati himbauan dari aparat kepolisian yang sedang betugas pada saat aksi demontransi Oktober tahun lalu.

Dalam memutus bersalah keempat mahasiswa demonstran penolakan terhadap Omnibus Law ini, majelis hakim dinilai mengaburkan beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berdalih bahwa penangkapan terhadap empat mahasiswa ini sah walaupun tanpa adanya surat penangkapan karena mereka tertangkap tangan. Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan fakta dalam persidangan yang menyebutkan bahwa itu bukanlah tangkap tangan. Pasalnya penangkapan terhadap keempat mahasiswa tersebut dilakukan dengan jeda waktu yang sudah lumayan lama. Bukan hanya itu, fakta lain mengatakan bahwa polisi yang menangkap mereka bukanlah polisi saksi yang dihadirkan pada persidangan, sebab anggota polisi yang menangkap mereka adalah satuan Brimob berpakaian lengkap dan dalam penangkapan tersebut terjadi pemukulan terhadap IRF.

Fakta lain yang berhasil diungkap di dalam persidangan ialah bahwasanya keempat mahasiswa tersebut nyatanya tidak mendengar himbauan dari pihak kepolisian, sebab di depan mereka ada mobil komando dan barisan aksi yang sedang berorasi dan suara yang dikeluarkan lebih nyaring dibanding suara mobil kepolisian.

Dikutip dari siaran pers yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah, mereka juga menilai bahwa majelis hakim turut mengaburkan fakta persidangan lain yang menyatakan adanya penyiksaan selama proses penyidikan. Faktanya mereka ditahan hampir 2 minggu, di mana pada proses penahanan ini penasihat hukum pun tidak boleh menemui mereka bahkan hanya sekadar untuk meminta video call dengan mahasiswa tersebut. Selain itu, fakta yang menyatakan bahwa adanya penyiksaan dengan bukti adanya bekas luka memar di tubuh mahasiswa pun turut dikaburkan dalam persidangan.

Kuasa hukum keempat mahasiswa tersebut menyatakan dirinya cukup puas dengan putusan yang dibacakan oleh Majelis hakim. Namun, beliau mengatakan cukup kecewa dengan Majelis Hakim yang terkesan mengabaikan laporan keempat mahasiswa terkait adanya dugaan penyiksaan saat dilakukan penyidikan. Kahar Muamalsyah, kuasa hukum mahasiswa dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah mengatakan saat ini pihaknya sedang berkordinasi dengan keempat mahasiswa ini, apakah akan melanjutkan banding atau akan menerima vonis majelis hakim.

Perlu diketahui bahwa keempat mahasiswa tersebut ditangkap setelah terjadinya demo Tolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Oktober tahun lalu. Pada demonstrasi tersebut, sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, namun berhasil diredam. Pada demonstrasi tersebut terdapat ratusan demonstran yang ditangkap, namun setelah dilakukan proses penyidikan hanya empat mahasiswa inilah yang kasusnya diproses secara hukum.

 

Penulis: Ibnu Khafidz Arrazaq

Reporter: Deddy Irawan

Ikuti Kami di Media Sosial: